Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada 10 Agustus yang merombak besar rekomendasi imunisasi anak di negaranya. Kebijakan ini membagi vaksin menjadi tiga kategori—wajib direkomendasikan untuk semua anak, khusus kelompok berisiko, dan keputusan bersama dokter–orang tua—seraya memperluas hak pilih orang tua. Vaksin MMR (campak, gondongan, rubella) juga diarahkan untuk dipisah menjadi tiga suntikan terpisah jika pasokan memungkinkan. Vaksin influenza dan COVID-19 untuk anak dipindahkan ke kategori keputusan bersama.
Menurut perintah berjudul “Providing Gold Standard Childhood Vaccine Recommendations for Americans”, vaksin yang direkomendasikan bagi semua anak mencakup 11 jenis, antara lain campak, gondongan, rubella, difteri, tetanus, pertusis, polio, Hib, pneumokokus, HPV, dan varisela. Sementara RSV (antibodi monoklonal), hepatitis A dan B, meningokokus B dan ACWY, serta vaksin dengue ditempatkan untuk kelompok berisiko tertentu atau populasi spesifik. Sejumlah vaksin—termasuk hepatitis A/B, rotavirus, meningokokus, influenza dan COVID-19—akan ditentukan melalui “shared clinical decision-making” antara tenaga kesehatan dan wali.
Rencana pemisahan MMR belum bisa langsung diterapkan. Saat ini AS hanya menggunakan vaksin kombinasi M-M-R II dan PRIORIX yang disetujui FDA (Badan Pengawas Obat dan Makanan AS). Transisi menunggu ketersediaan produk tunggal dan persetujuan FDA.
Arah baru ini juga meminta meminimalkan penyuntikan beberapa vaksin pada hari yang sama dan menyebarkannya ke kunjungan berbeda. Ini berbeda dari pedoman CDC (Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS) yang menilai pemberian beberapa vaksin secara bersamaan aman, membantu percepatan pembentukan kekebalan, dan meningkatkan kelengkapan imunisasi.
HHS (Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS) membentuk “Task Force Vaksin Anak yang Lebih Aman” untuk melapor dalam 90 hari. Tugasnya mencakup evaluasi ulang waktu dan urutan imunisasi, opsi pemisahan MMR, riset adjuvan pengganti aluminium, serta penguatan pemantauan keamanan dengan prinsip keterulangan, transparansi, dan pengelolaan konflik kepentingan.
Kebijakan ini juga menyentuh aturan imunisasi sekolah yang ditetapkan masing-masing negara bagian. Gedung Putih mendorong peninjauan ulang syarat vaksinasi sekolah, sementara Departemen Kehakiman dapat mendukung gugatan bila ada aturan yang dinilai bertentangan dengan hak konstitusional terkait otoritas orang tua atau kebebasan beragama. Namun perintah ini tidak otomatis menghapus kewajiban vaksin; perubahan tetap bergantung pada legislasi daerah, pengadilan, dan aturan lanjutan.
Langkah ini berangkat dari kajian sejak Desember 2025 yang membandingkan jadwal imunisasi AS dengan negara maju lain; HHS menilai AS merekomendasikan lebih banyak suntikan untuk semua anak dibanding sebagian negara Eropa. Meski begitu, pemerintah menegaskan akses terhadap vaksin yang ada tetap dipertahankan; yang berubah adalah intensitas rekomendasi dan cara pengambilan keputusan.
Dampak akhirnya akan ditentukan oleh rencana 90 hari HHS, pembaruan jadwal CDC, dan persetujuan FDA. Indikator kunci yang diawasi mencakup cakupan imunisasi, tren kejadian penyakit, serta profil keselamatan vaksin di lapangan.
