Seoul, Korea Selatan — Mulai September 2026, Kantor Pendidikan Metropolitan Seoul (Seoul Metropolitan Office of Education/SMOE) akan menyediakan layanan pemberitahuan pulang-pergi sekolah secara gratis bagi sekitar 320.000 siswa sekolah dasar di seluruh kota. Program ini mencakup 607 SD nasional, publik, dan swasta di wilayah Seoul, menghapus biaya yang sebelumnya dibebankan kepada keluarga dan menjadikannya fasilitas universal untuk memperkuat keselamatan perjalanan ke dan dari sekolah.
Layanan ini bekerja melalui perangkat kecil yang dibawa siswa dan pemancar yang dipasang di area sekolah. Ketika siswa memasuki atau meninggalkan jangkauan pemancar, sistem secara otomatis mengirim notifikasi melalui SMS atau aplikasi ke ponsel wali. Bagi keluarga pekerja yang sulit memantau kedatangan anak setiap pagi dan kepulangan seusai pelajaran, mekanisme ini menyediakan konfirmasi cepat atas momen krusial tersebut.
Sebelumnya, pemanfaatan layanan serupa di Seoul belum merata. Per Desember tahun lalu, dari 606 SD, 429 sekolah atau 70,8% telah mengoperasikannya, umumnya dengan skema berbayar. Keluarga biasanya menanggung biaya sekitar 2.200–3.300 won per bulan per siswa, yang jika dihitung tahunan menjadi pengeluaran tambahan yang tidak kecil, sehingga menimbulkan kesenjangan pemakaian antar sekolah dan rumah tangga.
Untuk membiayai perluasan dan pembebasan biaya ini, SMOE memanfaatkan “dana khusus bantuan manajemen bencana dan keselamatan” dari Kementerian Pendidikan Korea Selatan. Dukungan tidak hanya menutup ongkos layanan, tetapi juga kebutuhan operasional seperti ketersediaan perangkat cadangan di sekolah.
Dukungan publik terhadap kebijakan ini tergolong kuat. Melalui platform partisipasi kebijakan daring “Gukmin Saenggakham” pada 29 April–10 Mei, dari 4.802 responden, 96,9% menyatakan setuju layanan diberikan gratis. Sebanyak 87,4% menilai notifikasi segera saat anak datang atau pulang sekolah dapat membantu pencegahan insiden.
Langkah di Seoul ini selaras dengan kebijakan nasional untuk meningkatkan keselamatan rute sekolah anak yang disusun pada November 2025 oleh kementerian terkait, termasuk Kementerian Administrasi dan Keamanan Publik, Kepolisian, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan. Pemerintah menyoroti kesenjangan cakupan CCTV di sekitar sekolah dan keterbatasan pemantauan manual. Karena itu, kebijakan mencakup perluasan zona perlindungan anak, penambahan CCTV, penerapan sistem pemantauan video berbasis kecerdasan buatan, serta audit bersama dan penerapan desain lingkungan pencegah kejahatan (CPTED).
Penting dicatat, layanan pemberitahuan ini bukan pelacakan GPS atas seluruh rute perjalanan. Sistem hanya mengonfirmasi waktu ketika siswa masuk/keluar dari jangkauan pemancar sekolah. Dengan demikian, ia tidak serta-merta mencegah semua risiko di luar area sekolah, sehingga tetap diperlukan kombinasi kebijakan lain seperti edukasi pencegahan, peningkatan sarana, dan patroli.
Menjelang pelaksanaan penuh, sekolah-sekolah di Seoul menyampaikan informasi kepada orang tua mengenai pendaftaran baru dan konversi dari skema berbayar ke gratis, termasuk tata cara distribusi perangkat siswa yang dapat berbeda sesuai kesiapan masing-masing sekolah. Setelah layanan berjalan, SMOE berencana melakukan pemeriksaan lapangan dan menghimpun umpan balik untuk mengatasi potensi kendala seperti perangkat tertinggal, kesalahan pembacaan, atau keterlambatan notifikasi. Kepala SMOE, Jeong Geun-sik, menekankan bahwa membangun lingkungan yang memungkinkan orang tua memantau kondisi pulang-pergi anak merupakan salah satu tugas penting otoritas pendidikan.
